BPKP Kembangkan Fraud Control Plan

Korupsi di Indonesia dilakukan secara sistemik sehingga perlu penanganan yang sistematis. Hal tersebut sejalan dengan Konvensi Anti Korupsi Dunia atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No.7 tahun 2006. Dalam article 5 UNCAC tahun 2003 disebutkan bahwa pencegahan korupsi juga harus dilakukan seiring dengan upaya represif dalam pemberantasan korupsi. Untuk pencegahan korupsi memerlukan instrumen yang dapat memperkuat pengendalian intern instansi pemerintah. Oleh karena itu, BPKP kini sedang dan terus mengembangkan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi atau disebut dengan Fraud Control Plan.
Menurut Kepala Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jabar, Nurrohman, menjelaskan, BPKP sebagai lembaga audit dibawah presiden, kini berupaya meningkatkan jumlah dan cakupan pengungkapan berindikasi korupsi melalui audit investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli.
Upaya lainnya, tambah Nurrohman, pihaknaya gencar melaksanakan penyuluhan kepada focus group (kelompok masyarakat yang berpotensi memiliki peran dalam pemberantasan korupsi) yang terselenggara di 23 perwakilan BPKP. Diharapkan dengan Fraud Control Plan (FCP) terwujud daerah bebas korupsi dengan cakupan yang luas
Menindaklanjuti hal tersebut, sepertidilaporkan Kepala Bagian Pmebangunan Setda Kabupaten Garut, Heri Suherman, Pemkab Garut bekerja sama dengan Program Magister Akuntansi Uniniversitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Analisis Standar Belanja dan Fraud Control Plan. Diikuti 65 peserta dari seluruh SKPD, berlangsung selama dua hari, Kamis dan Jumat (6-7/11), bertempat di Hotel Augusta Garut. Dengan sosialisasi ini pula diharapkan dapat mendorong setiap SKPD dapat melaksanakan prinsip ekonomis, efisien dan efektif dalam menyusun rencana anggaran.
Wakil Bupati Garut, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Kabupaten Garut, Drs. H. Wowo Wibowo, M.Si, saat membuka kegiatan tersebut menyatakan untuk mewujudkan prisnsip-prinsip ekonomis dalam menjamin pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka fungsi pengawasan menempati posisi strategis, serta memerlukan pemikiran, tenaga, tindakan dan ketegasaan sikap secara sungguh-sungguh, mengingat salah satu upaya penting untuk membangun pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berwibawa adalah dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian yang sinergis.

sumber: yanyan, garutkab.go.id,
sejak dipublikasi 07/11/2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: